Hak Pekerja/Buruh yang Mengundurkan Diri

Posted: February 12, 2014 by Rere Harahap in Uncategorized

industrial relBeberapa saat yang lalu saya dihadapkan dengan Pekerja/Buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan alias ingin mengundurkan diri. Sebelum mengajukan pengunduran diri Pekerja/Buruh meminta dilakukan  pertemuan antara Pengusaha/Wakil perusahaan untuk melakukan perundingan mengenai perselisihan hak kompensasi yang meraka terima. Perundingan ini ini dikenal dengan istilah Bipatrit (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004).

Jangan terburu-buru menyebutkan nilai nominal kompensasi yang mereka terima, terlebih dahulu jelaskan hak-hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri dilihat dari status kerja mereka, apakah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

a. Hak pekerja/buruh PKWT yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut:

Pasal 62

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Seandainya pengakhiran itu terjadi karena alasan di Pasal 61 ayat (1), tidak ada ganti rugi bagi pekerja/buruh.

Pasal 61 ayat (1)

(1)     Perjanjian kerja berakhir apabila :

a.     pekerja meninggal dunia;

b.     berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c.     adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan  lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5)  Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

b. Hak pekerja/buruh PKWTT yang mengundurkan diri adalah sebagai  berikut:

 

Pasal 162

 

(1)     Pekerja/buruh yanag mengundurkan diri atas kemamuan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2)     Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemamuan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantai hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3)     Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai       pengunduran diri;

b.  tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c.  tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri  dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 156 ayat (4)

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana

pekerja/buruh diterima bekerja;

c. pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas

perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang

memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam Hal perundingan bipatrit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melakukan perundingan bipatrit telah dilakukan.

Langkah selanjutnya adalah mengikuti prosedur-prosedur yang diatur perundang-undangan. Apabila prosedur ini tetap tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Sumber:

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelisihan Perselisihan Hubungan Industrial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s